 |
| Bazar UMKM Binaan Disnakertrans Lotim pada acara CFD Suralaga (ist) |
Lombok Timur, Hariannusra.com - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur turut meriahkan Car Free Day (CFD) yang diadakan di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Lombok Timur (12/02).
Kegiatan tersebut dilaksanakan Pemdes Suralaga bekerjasama dengan Disnakertrans, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Kependudukan dan Pencataran Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan dan Samsat Lombok Timur.
Sebelumnya, para mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini telah menerima pelatihan dan pembinaan dari Disnakertrans Lombok Timur.
"Kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari program yang telah dilaksanakan, yakni pembinaan pada para mantan TKI dan pada pelaku UMKM", terang Kepala Disnakertrans Lombok Timur, M. Khairi.
Khairi mengatakan, kesempatan ini merupakan momen untuk memperkenalkan hasil pelatihan yang telah diterima Purna PMI kepada masyarakat luas.
Ia menerangkan, pembinaan bagi purna PMI sebagai bentuk komitmen pemerintah sesuai dengan UU 18 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan perlindungan sebelum berangkat, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja.
Selain itu, Lanjut M. Khairi, Disnkertrans juga bekerjasama dengan DPRD Lotim melalui aspirasi anggota DPRD Lotim, H. Huspiani juga memberikan pembinaan kepada keluarga PMI yang ditinggalkan.
"Lewat kegiatan CFD yang dikemas juga untuk membranding hasil karya para UMKM ini sangat luar biasa, Mudahan kegitan ini terus bisa terlaksana pada tahun berikutnya melalui aplikasi anggota DPRD kita tersebut," pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P2K2), Raden Bambang Dwi Minardi menambahkan, berdasarkan data repartiasi semenjak covid 19, jumlah Purna PMII Lombok Timur yang tercatat sebanyak 3.536 orang.
"Tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi para purna PMI. mereka sulit terlacak karena kurangnya kesadaran PMI utuk lapor diri tentang kepulangannya di kantor desa atau di Disnakertrans Lotim". Jelas Bambang.
Ia berharap, kedepannya pemerintah desa berupaya untuk melakukan pendataan PMI Purna. Selain itu juga penganggaran pembangunan desa bisa mengarah kepada pemberdayaan PMI mengingat Lotim menjadi kantong PMI ke 2 terbesar se-Indonesia.
Hal tersebut, dikatakan Bambang, sesuai dengan amanat undangan undang yakni memberikan jaminan bagi PMI dan keluarganya mulai dari pemberangkatan, bekerja dinegara tujuan, dan purna PMI perlu pendataan dari Desa.
"Dalam penganggaran tersebut, salah satu itemnya adalah pendataan PMI, karna bagaimanapun juga tertuang tanggung jawab desa mengadakan pendataan PMI dan PMI purna" terang Bambang.
"Bagaimana kami mau pembinaan kalau kami kekurangan data yang seharusnya dilakukan di tingkat desa" Sambungnya.
Dengan kegiatan ini, diharapkan para PMI purna ini mampu mengembangkan usahanya dan tercipta juragan baru. Seperti semboyan Kemenaker yakni, brangkat migran pulang juragan. (HN)
