 |
| Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy |
Lombok Timur, Hariannusra.com - Pemerintah Daerah Lombok Timur menyiapkan 8 Miliar dana bantalan untuk masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Dari 2 persen dana yang di instruksikan Pemerintah Pusat, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy mengaku belum puas hanya dengan anggaran sebesar dua persen tersebut.
"Kita meminta TPAD untuk menambahkan menjadi 3 persen seehingga menjadj 8 Miliar" (19/09)
Sukiman menjelaskan dana bantalan tersebut tersebar di beberapa dinas diantaranya, Dinas Sosial sebesar 2 Miliar, Dinas Koprasi dan UKM sebesar 2 Miliar, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan
Meski penganggaran dana tersebut berpengaruh terhadap program di Dinas-dinas yang ada, Numun Sukiman menyatakan tidak akan mempengaruhi dana belanja pegawai.
Masih jelas Sukiman, Selain kucuran dana dari pemerintah pusat melalui pos, Pemda Lombok Timur juga menyiapkan 4000 paket sembako dengan nilai 50 ribu perpaketnya yang akan disebar melalui Kecamatan dan Desa.
Selain itu, Pemda Lotim melalui Dinas Koprasi dan UKM dengan anggaran 2 Miliar akan memberikan suntikan modal kepada UMKM. Agar tepat sasaran UMKM penerima terlebih dahulu akan di verifikasi terlebih dahulu oleh tim yang telah dibentuk.
"2 Miliar itu kalau rata-rata 1 kube mendapatkan masing-masing 25 juta maka ada 80 Kube yang dapat. jika banyak kube yang perlu difasilitasi tentu indeksnya kita kurangi menjadi 15 juta. kalau lebih banyak lagi ya kita turunkan 10 juta" Terang Sukiman
Pada sektor transportasi, melalui dinas Perhubungan Pemda Lotim mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk para sopir angkutan umum dan ojek dalam bentuk uang tunai.
Lebih jauh, Sukiman menjelaskan, Dinas perdagangan mengalokasikan Rp 1 Miliar untuk subsidi harga pada oprasi pasar yang akan digelar.
Agar sasaran tercapai, Sukiman berharap Pemerintah Desa dan kecamatan mengurus secepatnya pelaksanaan bantuan tersebut tanpa ada kepentingan kekeluargaan maupun kepentingan politik.
Ia juga menghimbau masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan agar dengan ihlas memberikan bantuan tersebut kepada yang benar-benar membetuhkan.
"Masih banyak masyarakat kita tidak mendapat BLT yang mestinya dia yang dapat, namun karena kepentingan politik, kepentingan keluarga akhirnya dikorbankan oleh orang yang seharusnya yng mendapat itu, diganti dengan familiy dan kepentingan, Kita Zalim kalau melakukan itu" Tegas Sukiman. (HN)
